You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dishub DKI Intensifkan Penertiban Parkir Liar Lewat Kolaborasi
photo Doc - Beritajakarta.id

Intensifkan Penertiban Parkir Liar Lewat Kolaborasi

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkapkan, pihaknya akan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menertibkan parkir liar di Jakarta.

"Kami sinergi dan kolaborasi,"

"Untuk mengatasi parkir liar kami sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder baik internal dengan jajaran Satpol PP, kemudian jajaran wali kota termasuk TNI-Polri," ujar Syafrin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/5).

Dikatakan Syafrin, saat ini pihaknya telah mengintensifkan penertiban parkir liar hingga melakukan pendekatan persuasif dengan para pengelola kawasan untuk mencegah parkir liar di trotoar jalan.

Tegas! Pramono Perintahkan Penertiban Parkir Liar

"Jadi upaya-upayanya ini terus kami lakukan dan kami terima kasih kepada stakeholder yang mau bekerja sama dalam ranga menjaga ketertiban Jakarta," terangnya.

Lebih lanjut, Syafrin menilai bahwa masukan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran sebagai masukan konstruktif.

Menurutnya, semangat dari revisi perda tersebut sebagai bagian dari upaya penataan perparkiran di Jakarta.

"Jadi bukan sekadar regulasi disiapkan tapi bagaimana regulasi disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Jakarta saat ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1155 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1141 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye902 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye871 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye827 personBudhi Firmansyah Surapati